AKSI DAMAI DI JAKARTA, YOGYAKARTA DAN BALI PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2012

BERITA TERKAIT

Press Release: Berikan Kami Kepastian Hukum! 

Menindaklanjuti putusan kasasi dari Mahkamah Agung dalam kasus Anand Krishna, Komunitas Pecinta Anand Ashram mengadakan aksi damai tadi pagi Senin, 6 Agustus 2012, pukul 10.00 – 11.00 WIB di depan kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. “Kami sangat kecewa dengan putusan dari Mahkamah Agung karena telah melanggar Pasal 67 dan 244 UU No. 8/1981 tentang KUHAP! Putusan ini cacat moral karena meragukan putusan dari hakim berintegritas yaitu Ibu Albertina Ho, serta cacat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan!” ungkap Prashant, juru bicara komunitas. "Berikan kepastian penegakan hukum!" lanjutnya.

Aksi Damai di Jakarta

Lebih lanjut, Komunitas Pecinta Anand Ashram mengungkapkan bahwa banyak pihak telah menyatakan dukungannya, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Muhammad AS Hikam, mantan Menristek, menyatakan lewat @mashikam bahwa “Putusan MA yang absurd, menghukum Pak Anand Krishna, membuat sistem peradilan Indonesia makin jorok dan tanpa nurani”. Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan prihatin lewat @Yusrilihza_Mhd “Kasasi putusan bebas Anand Krishna sekali lagi merisaukan saya. KUHAP sudah sangat jelas mengatur putusan bebas tidak dapat dikasasi.” Todung Mulya Lubis pun berbicara lewat @TodungLubis “Untuk putusan bebas murni tak ada kasasi. Kalaupun ada kasasi demi hukum, ini adalah deviasi dan tidak lazim” Dukungan dari luar negeri hadir dari Humanitad, organisasi internasional tentang MDGs, yang menyatakan bahwa “Humanitad memiliki komitmen untuk mengungkap kebenaran terhadap keadaan yang luar biasa ini dan akan menggunakan seluruh upayanya untuk menggerakan setiap lapisan pemerintahan internasional agar mengambil tindakan terhadap pelecehan peradilan ini.” 


Aksi Damai di Bali

Organisasi lainnya, yaitu Natural World Organization, langsung mengambil sikap tegas: “Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas dan demi kepentingan kebenaran dan keadilan, maka hari ini kami telah menunjuk komisi hukum independen dan melibatkan juga para anggota-anggota terhormat komisi hukum di seluruh dunia untuk melakukan investigasi tentang hal ini. Dalam beberapa hari mendatang, kami akan menulis surat terbuka dan menyebarluaskan penemuan-penemuan oleh komisi ini yang mana akan diterbitkan secara internasional.” Selain di Jakarta, aksi damai serupa juga akan dilakukan di Tugu Jogjakarta pada pukul 16.30 WIB, dan di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar pada pukul 17.00 WITA. 

Butir-butir pernyataan sikap Aksi Damai 6-8-2012 mendukung Pak Anand Krishna:

  1. Putusan Bebas tidak bisa dikasasi karena bertentangan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 UU No. 8 Tentang KUHAP.
  2. Anand Krishna divonis bebas oleh Hakim Albertina Ho, yang integritas dan profesionalitasnya tak diragukan lagi.
  3. Tapi kenapa 3 oknum Hakim yang katanya "Agung" berpendapat sebaliknya dengan mengabulkan permohonan kasasi JPU dengan berdasarkan yurisprudensi.
  4. Yurisprudensi bukanlah salah satu sumber tertib hukum di Indonesia menurut TAP MPR No. 3 Tahun 2000.
  5. Jangan biarkan keputusan-keputusan oportunistik dari oknum-oknum MA untuk dijadikan yurisprudensi hukum.
  6. Karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara para oknum mafia hukum di MA.
  7. Bebaskan MA dari oknum-oknum hakim oportunis dan mafia hukum.
  8. Tegakkan UUD 1945 yang menjamin keadilan, pengakuan, kesamaan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyatnya.
  9. Tegakkan kembali Pasal 67 dan 244 UU No. 8 tentang KUHAP, yang melarang kasasi putusan bebas demi kepastian hukum dan HAM.
  10. Batalkan kasasi hukum terhadap Anand Krishna karena cacat hukum dan melanggar HAM!

Contact Person: Prashant (0815.99.779.79)


Aksi Damai di Yogyakarta